Tidak ada innovator di public sector: mengharapkan reform, mungkinkah?

By Adi Budiarso

4 February 2012

Dalam triangular meeting yang diselenggarakan oleh ANZIG (Australia New Zealand Institute of Governance) – University of Canberra di Parliament House Lobby Restaurant, dua hari yang lalu, diketengahkan topic “citizenry”, yakni sebuah konsep mutakhir dalam public governance studies yang mencoba mengedepankan pentingnya citizen dilibatkan dalam pengambilan kebijakan public dan mencari solusi dari permasalahan public service maupun public management, salah satu pembicara dari kalangan praktisi mengingatkan “Even though the main job of the public sector leader is to obey many rules and regulations, please don’t forget to always make a better system”.  Saya mencoba menerapkan konsep citizenry dengan mengutarakan pesan ini kepada teman-teman saya, citizen of the Republic of Indonesia melalui facebook, dan ini hasilnya.

Satu teman langsung menyahut, ini adalah “bullshit” idea. Sebab memang begitu banyak orang dan bahkan pejabat publik yg berani melanggar sumpah jabatannya sendiri saat dilantik. Mereka tidak akan takut juga melanggar sistem yang lebih baik karena sudah diperbaiki; intinya adalah “leadership” dan “ahklak”, itulah yang utama menurutnya bukan semata sistem yg lebih baik saja.

Namun berbicara dalam konteks Indonesia, faktanya ada begitu banyak orang yang justru menyalahkan sistem sehingga akhlaknya rusak. Salah satu teman saya dari Canada yang pernah jadi salah satu pejabat eselon di Kemenkeu mengigatkan, katanya, “..to make a better system surely needs time. By the time you are retired, the old systems are still there. Your new ideas about a better system end up in trash bin. Remember, your main job is to obey the rules and you are not supposed to think to create another rules or a better system. An obedient civil servant is a lot better than 100 smart and creative ones”. Saya jawab saja sekenanya “ya..that is the reason why it is so difficult to find leaders in the bureaucracy. They like to be called as an executor (executive) and they are made (by system) just to obey not innovate”. Dan sungguh menarik sebab, dia mencoba melanjutkan komentar saya tadi dengan pertanyaan: “So, what are we gonna be, an executor or an innovator? If there is no place for innovations in that organization, where is the best place for an innovator?”. Saya kemudian menimpali “a ha you have the best answer! but I also have a thesis.. truly, the real leader must emerge and many more needed in the public sector/bureaucracy. In order to lead those “wreck” executives we need a humble innovator. It is extremely difficult but nothing impossible bro”.

Lalu bila kita mencoba melihat dari kacamata anggota masyarakat lain yang kritis seruan mereka adalah: “law enforcement!!!!..itu saja yg wajib dilakukan saat ini katanya. Sebab ini penting untuk memastikan teori ataupun suatu system akan sesuai dgn tujuan implementasinya; maka bila suatu teori/sistem tidak cocok diimplementasi, teori/sistem tersebut harus diganti dengan yg lebih baik dan cocok sehingga jiwa/ahklak orang-orangnya akan terbangun dg baik. Jadi selama hal-hal tersebut belum terjadi, maka sistem terbaik sedunia pun hanya sama dg seonggok sampah.

Namun lucunya di negara ini, ada law yang membolehkan yang diharamkan/diatur oleh law lain yang setara. Jadi “focus on system” akan lebih dapat menghasilkan outcome yang diinginkan akan bahkan dalam kacamata system kita akan mudah segera mengeliminasi law sampah dan mulai bisa menegakkan hukum yang sungguh-sungguh mengawal pencapaian cita2 bersama.

Namun seorang teman kembali menyahut “sekali lagi perlu diingatkan bahwa pada saat muncul kekuatan busuk melawan hukum dengan mendokteri dan memperkosa hukum, dalam hal ini mutlak dibutuhkan leadership seorang kepala negara/negarawan. Namun, bila kepala negara/negarawan pun memilih untuk diam/membiarkan…tamatlah riwayat negara berdaulat itu menjadi totally corrupt country.

Kenyataanya memang korupsi dan perjuangan melawan korupsi di Indonesia sudah sedemikian lama dan bahkan sejak jaman orde lama dan Orde Baru. Kata teman saya yang lainnya, “Lho jadi kalo sampe sekarang tidak/belum terjadi perubahan, berarti 14 tahun ini apakah berarti belum ada itu reformasi di Indonesia?” Perubahan jelas ada saya tegaskan, salah satu contohnya Indonesia bisa lepas dari krisis global 2009, ke depan masih butuh banyak lagi leader tentunya; sementara yang pro reform baru beberapa instansi saja, dan perjuangan bangsa adalah marathon…at least 50 tahunan..perlu waktu merubah mindset pemimpin dan rakyatnya juga perlu terlibat aktif membangun sistem melahirkan pemimpin yang baik dari dirinya.

Teman saya kembali menyahut “50 tahun dari sekarang…?”; sebab menurutnya apa iya ada di dalam organisasi birokrasi, seperti dalam thesis saya bahwa kita membutuhkan “a leader who can be both innovator and executor? Bukankah tidak ada tempat buat inovator di lingkungan executor?” Apalagi kenyataannya, seorang inovator atau eksekutor belum tentu seorang leader. “Wah…sepertinya kita belum bisa sampai menguji hypothesis, baru pada taraf proposisi. Itu pun masih belum didukung theory yang pas”, katanya. Saya mengamininya, coba saja kalau kita surf di internet dan cek “teori leadership” di google, maka dalam beberapa detik akan keluar hasil search: “..about 62,800,000 results (in 0.28 seconds)…” dan pengujian hypothesis leadership theory selama ini cuma sepotong-sepotong dan belum conclusive, dan juga belum ada yang comprehensive; apalagi untuk riset di unit besar seperti di kemenkeu (62 ribu orang, 12 echelon I) di 34 propinsi terlebih lagi di negara super demokrasi seperti di Indonesia yang setelah reformasi yang kebablasan yang akhirnya bisa membuat DPR-nya punya kekuasaan luar biasa untuk turut mengubah arah politik anggaran yang diajukan pemerintah. “Hal ini bahkan tidak ada satupun padanannya di negara-negara  OECD” sahut teman saya, seorang researcher di ANU.

Jadi, tanya teman saya lainnya: “Apakah kita baru bisa mimpi dong?” jawab saya adalah “Nope! Lebih tepatnya adalah kita membutuhkan lebih banyak petobat dan pengakuan, bahwa yang corrupt dan complicated di-amin-i dan yang program reform ke depan haruslah di-iman-i untuk dihadapi dan dilakukan dengan penuh komitmen”. Teman saya tadi kembali menyahut, “kalau begitu saya nggak berani…mending mengurusi diri sendiri…agak pathetic memang, tapi lebih baik mencari cara lain untuk membangun negeri ketimbang mengimani dan mengamini lahirnya seorang leader yang both innovator dan motivator”.

Saya jadi ingat dengan seorang teman pro reform 2002/2003 di Direktorat Jenderal Pajak, katanya “dahulu sering saya katakan di seminar bersama dengan unit-unit yang belum mau reform, hanya orang sakit yang mau ke dokter dan minum obat, dan DJP menyadari sepenuhnya bahwa dirinya sakit dan perlu berobat, maka dari itu reform dijalankan”. Namun demikian, faktanya reformer kita banyakan adalah yang lahir dari dalam sistem (kepemimpinan dan kaderisasi) yang korup. Mereka adalah petobat-petobat yang perlu dibantu dalam mengupayakan pembangunan sistem yang mampu mensupport patriot bangsa (kader terbaik bangsa) di bidang penerimaan negara dan agar supaya orang-orang seperti mereka tersebut dapat mulai dilahirkan dari berbagai kalangan dan instansi. Dalam perspektif inilah mungkin kita jadi bisa lebih bersyukur atas dinamika di negara kita tercinta bahkan makin banyak yang menyaksikan bahwa paling tidak di DJP saat ini “korupsi sistemik dah ilang lho”, kalaupun ada itu hanya sporadic dan orang-orang sudah mulai aware untuk saling menegor dan korupsi sudah bukan jamannya lagi.

Seorang teman yang lain menyahut dengan sengitnya: “dampak korupsi sistemik seolah hilang..adalah pencitraan sistemik…ini memang bener2 negara ndeso, susah diajak maju dan katrok!”. Saya kembali tegaskan dampak korupsi sistemik nasional tentu belum ilang, sebab institusi pendukung reform baru beberapa gelintir..tugas rakyat sekarang mendorong terus jumlah instansi yang reform sistemik khususnya polri dan kejaksaan dan kementerian lainnya sebagai ujung tombak penegakan hukum; dilain pihak sayangnya program reform institusi yang dikoordinasi oleh kementerian reformasi birokrasi hanya terkesan fokus meminta naik gaji PNS saja, padahal seharusnya rombak dulu bisnis proses dan public service delivery, dan ini yang butuh waktu lama. Sebab dengan program reform birokrasi (sistem baru) buktinya sudah mulai bekerja di Ditjen pajak dan unit-unit di Kemenkeu. Jadi kalau di Kemenkeu dibutuhkan waktu sekitar 10 tahunan untuk menggebrak reform sejak 2002, mungkin mengharapkan semua institusi untuk reform ya tinggal dikalikan saja, belum lagi continuous maintenance and support yang sudah barang tentu dibutuhkan juga ya dalam hal ini.

Teman saya tadi kembali menyahut dengan panjang lebar, “Betul memang orang sakit perlu ke dokter untuk diobati.  Hanya saja, banyak faktor yang membuat pasien bisa lekas sembuh. Pertama, dokternya harus pintar, sehingga ada jaminan kalau si pasien bakal sembuh bukannya malah parah. Kedua yang sakit memang ingin sembuh sehingga dia rajin minum obat dan mengikuti diet anjuran dokter. Ketiga, si pasien sedapat mungkin keluar dari lingkungan orang2 yang masih (ingin) sakit supaya tidak tertular lagi, karena yang namanya imunitas dipengaruhi juga faktor lingkungan. Keempat, hubungan pasien dan dokter saling percayai, karena dokter paling sebal sama pasien yang sok tahu dan tidak sabar menunggu proses sembuh. Terakhir, pasien banyak-banyak berdoa biar lekas sembuh. Pesan buat pak dokter: jangan sampai malah tertular penyakit si pasien….hahahaha…..”.

Saya pun kembali menimpalinya dengan “doa sebaiknya di depan, dan bertalu-talu sebab perjuangan memang sudah dimulai dari sejak “pengakuan” akan butuhnya tabib; pertama, kita harus pintar juga karena dalam proses pemilihan dokter, second opinion selalu diperlukan dan kita yang menentukan diagnosa dan tindakan mana yang akan kita ikuti; kedua, dalam pemilihan apotik, obat dan perawatan, cek terus palsu atau tidak, ketekunan dibarengi dengan membangun komitmen dan bentengi pertahanan iman keluarga terdekat dirumah maupun dikantor dengan siraman rohani (bukannya siraman hartawi melulu); ketiga, sesungguhnya peperangan bukan melawan manusia ataupun kekayaan, tetapi melawan roh ketamakan akan harta, tahta dan cinta. Keempat dan terakhir, mencukupkan diri dalam segala hal adalah salah satu hikmat spiritual yang berasal dari atas adalah senjata ampuh melawan godaan….”.

Sebelum saya selesaikan tulisan ini, ada dua tanggapan yang menarik dari dua teman lama saya, pertama dia bilang “Tulisan yang menarik mas. Saya tidak akan menampik semua pendapat yang tertulis di sini. Baik pendapat yang terdengar pathetic, rasional, maupun yang normatif bijak. Menurut saya pribadi, tidak ada single answer untuk menjawab tantangan perbaikan di public sector di Indonesia. It is very complicated indeed. That’s why we need scholars to analyze this. One thing for sure, there are a lot of rooms for improvement in our country. God bless”. Mendengar pendapat ini saya jadi semakin yakin bahwa masih banyak agen perubahan di instansi dan kementerian yang setia dengan cita-cita reformasi sehingga harapan saya akan munculnya seorang pemimpin birokrat yang professional dan innovative bukan hanya menjadi isapan jempol belaka.

Hal ini tentu bukan juga untuk membuat kita merasa “completion” sebab teman lama saya yang lain juga mengingatkan begini, “Jalannya memang masih panjang dan jauh, seperti menggarami air laut, tetapi gak akan ada perjalanan melintasi kutub utara kalau gak dimulai dengan langkah kecil, seberapapun hasilnya gak begitu penting, terus mengerjakan dan setia sampai akhir itu yg utama, berat memang.”

Teman saya yang sudah akan selesai thesisnya tahun ini mengingatkan: “jangan cuma diskusi soal aspek normatif dan moral dong”. Okelah, melanjutkan diskusi tentang konsep citizenry dan bagaimana kontekstualisasinya di Indonesia khususnya given karakteristik sosial budaya masyarakat kita, nampaknya kita harus mulai dengan melibatkan masyarakat secara terbuka untuk menerapkan prinsip-prinsip governance. Teman saya tadi juga meneruskan dengan ulasan sebagai berikut “Kalo kita lihat perkembangan terkini, terungkapnya berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran sedikit banyak karena munculnya kesadaran partisipasi masyarakat khususnya media massa dan LSM. Kasus renovasi ruang rapat Banggar DPR, dll muncul karena blow up media massa yang disupport oleh LSM, sehingga DPR terpaksa mengkoreksi besaran anggarannya. Menurutku konsep citizenry akan jalan kalau dibarengi dengan transparansi pemerintah yang semakin baik. Bayangkan kalau masyarakat punya akses mudah terhadap detail alokasi anggaran baik di Pemda maupun pusat, Tentunya akan mudah bagi masyarakat utk berpartisipasi paling tidak dengan cara mengkritisi berbagai kebijakan yang akan ditempuh pemerintah. Konsep pembangunan partisipatif sudah lama dikenal dalam ilmu sosial. Hanya saja dalam pelaksanaannya, transparansi pemerintah lagi-lagi menjadi kendala bagi partisipasi aktif masyarakat”. Bagi saya, pengungkapan rencana anggaran belanja pusat dan daerah berikut realisasinya secara terbuka kepada public adalah satu hal yang harus jadi semacam ritual dalam public citizenry. Masyarakat juga harus tahu berapakah porsi belanja gaji pegawai tiap tahun dan berapa jumlah anggaraan infrastuktur dan pembangunan riil fasilitas publik di daerahnya. Dan konkritnya, masyarakat harus tahu berapa jumlah anggaran untuk membuat jalan setiap tahunnya dan berapa kilometer jalan yang berhasil dibangun oleh pemerintah. Teman saya tadi menutup komentarnya dengan: “kayaknya ini adalah hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut”, pungkasnya.

Penerapan citizenry juga menuntut pendidikan masyarakat yang massive dan tiada henti. Contoh sederhana upaya pendidikan masyarakat adalah dengan membuka dan meningkatkan akses terhadap buku dan informasi. Disamping itu kegiatan politik harus lebih sering mengupayakan serta membiasakan diri mengajak masyarakat dalam mendebatkan setiap konsep dan usulan program/anggaran yang menyangkut sektor publik, perbaikan system dan implementasinya. Masyarakat yang cerdas juga dengan mudah menepis hembusan sentimen yang bersifat primordial dan fokus pada kepentingan golongan semata. Buktinya ada seorang teman yang menceritakan tentang jawaban yang menarik dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada salah satu aktivis sebuah partai yang suaranya makin merosot dalam pilkada, demikian jawabnya: “iya mas, sebab Gramedia dah mulai buka di daerah ini”, katanya.

Nah sebagai pamungkas tentunya diskusi ini akan menjadi semakin menarik dengan kisah seorang leader yang inovator dan eksekutor. Teman saya menceritakannya demikian: “Setelah bekerja keras dan berinovasi dan hasilnya belum terlalu kentara untuk dilihat, dia terlempar dari birokrasi dan sekarang dia di tempat yang memberinya $450k/year”. Jadi, dia menegaskan kembali bahwa “memang nggak ada tempat buat orang-orang seperti dia, leader yang inovator dan eksekutor di Indonesia”. Ada dua kemungkinan menyikapi hal ini, kita memilih untuk terjebak dalam sikap pesimis dan menganggap bahwasanya nasionalisme, pengabdian seorang leader merangkap inovator dan eksekutor hanyalah kisah yang layak dicatat dalam komik semata, ataukah kisah perjuangan reform yang pernah ditorehkan tokoh leader tersebut merupakan pemantik perjuangan lanjutan memadamkan “api” yaitu korupsi sistemik di Indonesia. Bagi pejuang reformasi, patutlah kita mengingat semboyan yang pernah tertulis di depan garasi pangkalan pemadam kebakaran di seberang terminal Lebak Bulus: “pantang pulang sebelum padam”.

Demikian.

Salam reformasi menuju kepada public citizenry.