1.Bagaimana ketentuan pajak atas Barang Bawaan dan Uang melalui penerbangan ke LN? Bagaimana bila harus membayar pajak yang besar apakah bisa menggunakan kartu kredit?

2. Bagaimana dengan barang penumpang yang belum bisa diselesaikan pembayaran pajaknya?

3. Apakah pemilik barang bisa di deportasi bila tidak dapat melunasi pajaknya dan dapatkah barang dititipkan ke Bea Cukai sampai jangka tertentu ?

4. Kemanakah harus bertanya lebih lanjut soal Bea Cukai ini?

Image 

 

 

 

Jawaban atas Pertanyaan 1.  

-Sesuai ketentuan tentang Barang Bawaan Penumpang, PMK No. 188/PMK.04/2010, dalam pasal 8 disebutkan bahwa barang bawaan penumpang yang dibebaskan dari Bea Masuk adalah senilai USD 250 per orang atau USD 1000 per keluarga.

-Namun untuk jumlah uang yang dibawa, diberikan batasan sampai dengan maksimum Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara dengan USD 1.000,00

-Terkait pembayaran Bea Masuk untuk nilai barang yang melebihi USD 250 sudah bisa dilakukan dengan media Credit Card terutama di  Bandara Internasional Soekarno Hatta.

-Bea Cukai tidak pernah diizinkan untuk menerima pembayaran melalui rekening pribadi. Semua pembayaran haruslah ditujukan kepada rekening negara. Jadi, kalau ada kasus serupa dengan penawaran ke rekening pribadi sebaiknya tidak dituruti karena sudah pasti ada indikasi penipuan.

-Barang-barang yang tidak bisa dipenuhi kewajiban pembayaran Bea Masuknya harus ditahan terlebih dulu untuk selanjutnya menunggu proses pengurusan dari si pemilik barang. Akan tetapi jika dalam waktu 30 hari tidak diurus, maka status barang akan berubah menjadi ” Barang Tidak Dikuasai”.

 

Pertanyaan 2:

Jika barang penumpang belum bisa diselesaikan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impornya, maka dapat dititipkan di bea cukai dengan menggunakan dokumen Surat Titipan dalam waktu paling lama 30 hari. Jika melebihi 30 hari akan menjadi barang tidak dikuasai.

Surat Titipan ini akan menjadi dokumen bagi si pemiliki barang untuk menebus barang-barangnya dengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya.

 

Pertanyaan 3:

Perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan UU Kepabeanan, tugas dan kewenangan bea cukai adalah terkait barang yang diimpor. Bea cukai sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam hal deportasi. Tentang deportasi adalah menjadi kewenangan Imigrasi yang khusus menangani tentang orang.

 

Jadi, ditegaskan sekali lagi bila ada informasi yang menyatakan bahwa si Mr X akan dideportasi karena tidak melunasi Bea Masuk dan Pajaknya adalah informasi yang salah.

Yang paling mungkin dilakukan bea cukai adalah menahan barang bawaan Mr X dan selanjutnya Mr X bisa melalui prosedur keimigrasian. Jika memang memenuhi syarat dari sisi imigrasi, maka seharusnya bisa masuk ke Indonesia.

 

Sebagai tambahan, Petugas BC tidak dapat menerima DP pembayaran pajak dalam bentuk apapun karena sekali lagi ditegaskan bahwa penerimaan hanya ditujukan kepada rekening negara. 

 

Tips: Bila berurusan dengan pegawai Bea Cukai di Bandara ada baiknya untuk menanyakan nomor NIP pegawai karena Nomor Induk Pegawai lah identitas tunggal pegawai .

 

Untuk informasi terkait pelayanan di Bea Cukai Soekarno-Hatta, bisa disampaikan pertanyaan ke:

 

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta
Cargo Area Bandara Soekarno-Hatta
Kotak Pos 1023 Cengkareng 19111
(021) 5501309 dan (021) 33065906
pli_sh@yahoo.co.id

 

Terima kasih kepada Bp. Juan Herbert Girsang, petugas Bea Cukai sebagai narasumber.