Pengembangan kepemimpinan yang dapat mengimplementasikan strategic thinking dalam pengelolaan strategi organisasi akan mampu menghasilkan lompatan kinerja nyata menuju tercapainya visi yang ditetapkan. Terdapat dua konsep penting dalam mengelola strategi organisasi, yaitu: strategic planning dan strategic thinking. Strategic thinking adalah proses interaktif yang melibatkan leader dalam memastikan hasil strategic planning dapat mencapai visi organisasi. Dalam hal ini peran leader dari organisasi amat penting, dimulai dengan pernyataan visi yang jelas dan diikuti dengan iterasi untuk membangun/menyesuaikan langkah-langkah strategis yang harus diambil pada masa kini untuk meraih visi. Apabila pekerjaan strategic thinking didelegasikan kepada middle manager dan bawahan maka manajemen strategi organisasi akan cenderung membangun program strategic planning semata. Sehingga masih akan terjadi gap antara kinerja di masa datang dengan visi yang hendak dicapai (lihat Gambar 1). Gambar 2 menunjukkan perbedaan yang jelas dari peran manajemen vs leadership dalam capaian kinerja organisasi. Jadi kepemimpinanlah yang mampu menggerakkan organisasi mencapai lompatan kinerja lebih dari sekedar pertumbuhan kinerja yang dapat dihasilkan manajemen.

ab strategic thinking

Hasil nyata dari strategi reformasi birokrasi Kemenkeu 2007-2009 a.l. Opini WTP dari BPK terhadap LKPP Kemenkeu; Indeks Kepuasan Masyarakat 3.91 skala 5; Peningkatan Penerimaan Pajak dari Rp 176 T (2002) menjadi Rp 742 T (2011); termasuk Rating Investment Grade di tahun 2011. Namun demikian, Kemenkeu tidak bisa berpuas diri, sebab hasil survey KPK tahun 2013 menunjukkan posisi integritas Kemenkeu jauh berada di peringkat 11 dengan nilai 7,38; lebih rendah dari Kemendikbud, Kementerian Pertanian dll. (Tempo, 17/12/2013).

Disamping itu, hasil tahap diagnostik McKinsey menunjukkan pula adanya kelemahan dalam aspek kepemimpinan di Kemenkeu RI. Dalam tahap Diagnostik, Tim McKinsey telah melaksanakan survey OHI (Organisation Health Index) kepada 24.137 dari 60.499 (40%) pegawai Kemenkeu RI. Hasilnya telah dilaporkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata skor OHI (78%) dengan skor praktiknya (68%) dilevel Kemenkeu secara keseluruhan. Dengan selisih sebesar 10%, hal ini menunjukkan urgensi strategi Transformasi Kelembagaan (TK) yang mencakup paling tidak 4 aspek untuk menjawab kelemahan utama organisasi Kemenkeu sebagai berikut: Kepemimpinan; Kemampuan /kapabilitas; Motivasi; Koordinasi/Akuntabilitas.

Kepemimpinan

Tantangan terbesar dalam manajemen strategi Kemenkeu saat ini adalah masih kurangnya peran kepemimpinan dalam strategic thinking dan belum tersedianya leadership capability framework yang memungkinkan pembangunan leadership engine Kemenkeu. Leadership capability framework (sebagaimana di Australia dikembangkan konsep strategic leadership for the Australian Public Service leadership framework in the 22nd Century) adalah seperangkat acuan yang memuat dengan jelas perilaku dan kompetensi yang diharapkan di setiap Eselon dan di setiap posisi jabatan. Idealnya acuan ini dapat digunakan untuk promosi, mutasi dan pengembangan kompetensi staff lintas unit Eselon I. Saat ini Assessment Center dan pengembangan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang ditetapkan untuk setiap Eselon (yang terdiri atas kompetensi umum, inti dan khusus) masih belum dapat menjadi kerangka bagi praktik suksesi dan rotasi kepemimpinan efektif yang terbuka dan berbasis pada merit system.

Kemampuan/kapabilitas

Program growing leaders dan talent management yang tengah dikembangkan di Biro SDM adalah embrio strategy capacity building guna membangun organisasi efektif dan efisien, serta berkinerja tinggi, baik dari sisi organisasi maupun individu. Namun demikian, masih perlu dilakukan penguatan support kepada Menteri Keuangan dalam mengelola strategi organisasi secara terintegrasi dengan pengelolaan operasional (alokasi Dana, SDM dan IT support). Saat ini sudah dirasakan perlunya Central Transformation Office yang melakukan peran leadership support dalam implementasi agenda TK serta evaluasi strategi holistik Kemenkeu guna membantu Menteri Keuangan dalam proses pengambilan keputusan strategik. Unit ini juga diharapkan dapat mengarahkan praktik pengelolaan/evaluasi strategi secara holistik yang dapat memandu alokasi dan pemanfaatan anggaran, IT dan SDM secara efektif bagi proses pencapaian visi Kemenkeu memasuki abad 22.

Motivasi

Terkait dengan motivasi pegawai, masih terdapat kelemahan dalam implementasi manajemen kinerja dan penerapan konsep Human Asset Value Matrix (box pemetaan) sebagaimana ditunjukkan dalam temuan McKinsey bahwa untuk Pegawai Eselon III (n=1025 orang) Jumlah pegawai dengan kompetensi rendah yang menerima skor kinerja tinggi lebih besar dari jumlah pegawai dengan kompetensi tinggi yang menerima skor kinerja tinggi. Kendati hanya 14% pegawai yang memiliki kompetensi tinggi, 70% pegawai memiliki skor kinerja yang tinggi. Proses strategic thinking yang melibatkan pengelola kinerja, SDM dan Keuangan sudah mulai dilakukan khususnya dengan usulan revisi KMK NOMOR 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kemenkeu. Beberapa area peluang untuk meningkatkan sistem manajemen kinerja adalah: menyelaraskan IKU dengan strategi, memastikan pegawai/pimpinan bertanggung jawab atas hasil akhir, mengupayakan indikator kinerja output/outcomes sebagai indikator kinerja utama, serta menerapkan reviu kinerja dan identifikasi kebutuhan pengembangan SDM melalui performance dialogue dan mentoring.

Koordinasi/akuntabilitas

Strategi Transformasi Kelembagaan yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan adalah ditujukan a.l. untuk merespons kebutuhan organisasi untuk membangun sinergi dan menghancurkan silo mentality bureacrats dalam perumusan strategi dan public financial policy. Upaya dalam hal ini ditandai dengan pembangunan values Kemenkeu dan kemauan pimpinan untuk berkomitmen mencapai outcomes atau KPI dalam perspektif stakeholders. Penggunaan BSC sebagai strategic planning tool dirasakan sudah tepat, khususnya dalam menyediakan strategy map yang dapat memfokuskan sasaran strategis Kemenkeu. Namun demikian, proses strategic planning berbasis BSC harus dibarengi dengan peran leadership yang efektif khususnya dalam mengimplementasikan strategi TK mulai 2014 ini. Diharapkan strategi TK dapat berperan dalam pembangunan sinergi dan integrated public finance policy di Kemenkeu RI secara khusus dan ke depan bagi peningkatan kualitas economic policy dan manajemen strategi kabinet Pemerintah RI secara holistik.

 

Aplikasi strategi TK khususnya dalam 4 aspek di atas menjadi semakin urgent mengingat tantangan kebijakan ekonomi Indonesia di kancah ekonomi dunia pun tidak mudah. Dalam seminar yang diorganisir oleh BKF 13 Desember 2013 yang lalu, tanpa implementasi strategi Transformasi Kelembagaan, OECD memprediksi bahwa dengan structural challenges yang ada, ekonomi Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menjadi high-income country yaitu baru pada tahun 2042 (sementara Malaysia pada 2020 & Thailand pada 2031).

Jakarta, 7 January 2014

Artikel untuk Buletin Kinerja Januari-Februari 2014

Adi Budiarso